Bank Sentral

Fungsi utama BankSentral (Bank Indonesia) adalah untuk mencapai dan menjaga stabilitas rupiah. Stabilitas nilai rupiah terdiri dari dua aspek, yaitu: Kestabilan terhadap barang dan jasa serta Kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Bank Sentral adalah lembaga keuangan, yang umumnya dimiliki oleh pemerintah dan menjamin bahwa kegiatan lembaga keuangan ini dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil.

Tujuan Bank Sentral

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki satu tujuan, yaitu untuk mencapai dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah mengandung dua aspek, yaitu stabilitas nilai moneter barang dan jasa dan stabilitas mata uang negara lain.

Aspek pertama tercermin dalam perkembangan tingkat inflasi, sedangkan yang kedua tercermin dalam perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas tujuan yang ingin dicapai oleh Bank Indonesia dan batas tanggung jawabnya. Oleh karena itu, apakah tujuan Bank Indonesia akan tercapai atau tidak di masa depan dapat dengan mudah diukur.[1]

Tugas dan Wewenang Bank Sentral di Indonesia

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, tugas bank sentral memiliki tiga tugas utama:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan menerapkan kebijakan moneter untuk mencapai dan menjaga stabilitas rupiah. Orientasi kebijakan didasarkan pada tujuan tingkat inflasi yang akan dicapai dengan mempertimbangkan tujuan ekonomi makro lainnya, dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

dalam hal ini, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan tujuan moneter dengan mempertimbangkan tujuan tingkat inflasi dan membuat kontrol moneter di luar operasi pasar terbuka, tingkat diskonto, cadangan wajib minimum dan perjanjian kredit atau pembiayaan , baik secara konvensional maupun syariah.

Bank Indonesia juga perlu berkoordinasi dengan Pemerintah sehingga kebijakan moneter diterapkan sesuai dengan kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga hasil yang diperoleh dari implementasi kebijakan ini dapat dimaksimalkan.

2. Kelola dan pelihara sistem pembayaran yang lancar.

Tugas bank sentral dilakukan dalam kerangka penciptaan perjanjian, norma, standar dan prosedur yang digunakan untuk mengatur sirkulasi uang. Sistem pembayaran yang dimaksud dapat berupa sistem pembayaran tunai dan bukan tunai.

Dalam hal ini, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin untuk pengoperasian layanan sistem pembayaran, yang mensyaratkan agar operasi layanan sistem pembayaran melaporkan kegiatannya dan menentukan penggunaan instrumen pembayaran.

3. Mengatur dan mengawasi perbankan.

Seiring dengan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia berfokus pada pengawasan makroprudensial, sedangkan pengawasannya diserahkan kepada OJK. Pengawasan makroprudensial dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.[2]

Peran Bank Sentral dalam Sistem Pembayaran

Untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.

Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan, mengatur, mengimplementasikan, menyetujui, mengizinkan dan mengawasi pengoperasian sistem pembayaran. Untuk lebih jelasnya, lihat penjelasan dibawah ini.

Berikut adalah 5 peran Bank Sentral (Bank Indonesia) dalam sistem pembayaran, yakni:

1. Regulator

Peraturan dibuat untuk mendukung sistem pembayaran bebas masalah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Misalnya, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/23 / PBI / 2012 relatif terhadap Transfer Dana. Peraturan ini juga memfasilitasi transaksi online.

2. Perizinan

Bank Indonesia memiliki fungsi memberikan izin kepada pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi sistem pembayaran. Seperti izin untuk lembaga yang akan melakukan kegiatan transfer dana, dengan cara pembayaran kartu (APMK) dan uang elektronik (e-money).

3. pengawasan

Agar kegiatan pembayaran dilakukan dengan benar, Bank Indonesia mengawasi proses pembayaran atau kegiatan para pelaku yang terlibat dalam sistem pembayaran.

4. Operator

Bank Indonesia menyediakan layanan sistem pembayaran, yaitu, Likuidasi Bruto Real Time Bank Indonesia dan Sistem Kompensasi Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Untuk Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), BI menyediakan fasilitas administrasi dan layanan penyelesaian surat berharga.

5. Fasilitator

Untuk membuat sistem pembayaran lebih aman dan efisien, Bank Indonesia memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri yang didedikasikan untuk jasa keuangan.[3]

Baca juga:

Referensi   [ + ]

1. https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Pilar1.aspx
2. https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_sentral
3. https://www.bi.go.id/id/perbankan/ssk/peran-bi/peran/Contents/Default.aspx