BUMD

fungsi BUMD badan usaha milik daerah


Fungsi BUMD adalah sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan serta mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha.

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah, yang memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara.

Ciri-Ciri BUMD

  • Pemerintah daerah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan.
  • Pemerintah daerah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan.
  • Didirikan peraturan daerah (perda).
  • Dipimpin oleh direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas pertimbangan DPRD.
  • Masa jabatan direksi selama empat tahun.
  • Bertujuan memupuk pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah.[1]

Contoh Perusahaan BUMD

  • Perusahaan Air Minum Daerah ( PDAM )
  • Perusahaan Daerah Pasar ( PD Pasar )
  • PT Bank Jateng
  • PT Bank DKI
  • dan lain-lain

Pengelolaan BUMD harus berlandaskan UUD 1945: Pasal 33 (3): Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun pedoman hukumnya masih berdasarkan UU No. 5/1962 tentang Perusahaan Daerah.

Kemudian dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 177, disebutkan, pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:


Referensi   [ + ]

1. https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha_milik_daerah