fungsi kementrian indonesia


Fungsi kementrian adalah bertanggung jawab untuk sebuah bidang administrasi umum pemerintahan. Kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang dapat memiliki tanggung jawab untuk satu atau lebih dalam menjalankan fungsi dan tugas kementerian, pejabat senior pelayanan publik, badan, biro, komisi, atau badan eksekutif lainnya yang lebih kecil, penasihat, manajerial atau organisasi administratif.[1]

Kemnetrian adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, Sebagian besar kementerian yang ada sekarang telah mengalami berbagai perubahan, meliputi penggabungan, pemisahan, pergantian nama, dan pembubaran.

Tugas dan Wewenang Mentri

Menjalankan pemerintahan kekuasaan eksekutif sesuai dengan perundang-undang yang telah ada serta isu-isu telah diputuskan oleh presiden. dalam praktik, pekerjaan di kementerian dilakukan yang masing-masing menyiapkan hal-hal yang yang berkaitan dalam mandat pemberian presiden.

5 Tugas Pokok Kementrian Indonesia

  1. Mengikuti dan melakukan koordinasi pelakanaan kebijaksanaan dan program yang telah ditetakan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya.
  2. Menampung dan mengusahakan penyelesaian masalah-masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan keadaan dalam bidang yang dikoordinasinya sehari-hari.
  3. Melakukan koordinasi seerat-eratnya antara berbagai Direkur Jenderal dan pimpinan lembaga lainnya dalam penanganan masalah-masalah yang mempunyai sangkut paut dengan bidang koordinasi Menteri Negara yang bersangkutan.
  4. Membina dan melakukan koordinasi dengan atau antar departemen dan instansi lainnya baik dalam rangka pengumpulan bahan, pembahasan masalah yang dperlukan bagi perumusan kebijaksanaan dan program yang menyangkut bidang yang menjadi tanggung awabnya, ataupun dalam menampng dan memecahkan masalah yang timbul dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan program tertentu.
  5. Menyampaikan laporan dan bahan keterangan serta saran-saran dan pertimbangan di bidang tanggung jawabnya Kepada Menteri Pimpinan Departemen, Menteri Koordinator yang dibantunya, dan Kepada Presiden.[2]

Daftar Kementrian Indonesia

Saat ini, kementerian di Indonesia berjumlah 31 kementerian yang bersama-sama menjalankan tugas tertentu dalam pemerintahan Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

A. Kementerian yang memiliki tugas menangani urusan pemerintahan dengan nomenklatur kementeriannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945)
– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
– Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
– Kementerian Pertahanan (Kemenhan)

B. Kementerian yang mempunyai tanggung jawab urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945)
– Kementerian Agama (Kemenag)
– Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM)
– Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)
– Kementerian Kehutanan (Kemenhut)
– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
– Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
– Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
– Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)
– Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)
– Kementerian Pekerjaan Umum (Kemenpu)
– Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdiknas)
– Kementerian Perdagangan (Kemendag)
– Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
– Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
– Kementerian Pertanian (Kementan)
– Kementerian Sosial (Kemensos)
– Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans)

C. Kementerian yang bertugas mengurusi urusan pemerintahan sebagai bentuk penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah
– Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN)
– Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM)
– Kementerian Lingkungan Hidup (Menlh)
– Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemenegpdt)
– Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemeneg PP & PA)
– Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora)
– Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)
– Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN)
– Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera)
– Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)
– Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg)

D. Kementerian koordinator yang memiliki tugas sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada dalam kewenangannya.
– Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)
– Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian)
– Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra)[3]

Artikel Terkait:

Kementerian dipimpin oleh menteri yang tergabung dalam sebuah kabinet. Presiden juga dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus.

Referensi   [ + ]

1. https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian
2. https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Indonesia
3. https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Kementerian_di_Republik_Indonesia