MPR

Fungsi MPR


Fungsi MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) secara umum adalah sebagai lembaga perwakilan rakyat mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan eksekutif, dan Sebagai pemegang kekuasaan legislatif untuk menjalankan keinginan rakyat yang diinterpretasikan dalam undang-undang dan sebagai pembuat UUD.

MPR adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Fungsi MPR setelah Amandemen UUD 1945

1). Keberadaan Utusan Golongan dihapuskan sehingga prinsip keterwakilan fungsional (functional representation) di MPR menjadi tidak ada lagi. Sebab itu, anggota MPR hanya   terdiri   atas   anggota   DPR   mewakili   prinsip   keterwakilan   politik   (political representation)   dan   DPD   mewakili   prinsip   keterwakilan   daerah   (regional
representation).

2). MPR tidak lagi punya kewenangan tertinggi dan tanpa kontrol.

Sebelumnya, Fungsi MPR :

  • menetapkan UUD dan mengubah UUD
  • menetapkan GBHN
  • memilih Presiden dan Wakil Presiden
  • meminta dan menilai pertanggung- jawaban Presiden
  • memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden

Fungsi Sekarang tersebut telah susut menjadi hanya :

  • menetapkan UUD dan atau Perubahan UUD
  • melantik Presiden dan Wakil Presiden
  • memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden
  • menetapkan Presiden dan atau Wakil Presiden Pengganti sampai terpilihnya Presiden dan atau Wakil Presiden

3). Amandemen UUD 1945 menyuratkan kekuasaan membentuk Undang-undang Dasar ada di tangan DPR (bukan MPR lagi). Sebab itu, Indonesia kini menganut “separation of power” (pemisahan kekuasaan).

4). Dengan diterapkannya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, MPR tidak lagi punya kuasa memilih keduanya. Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR melainkan langsung kepada rakyat.

Ada beberapa peran vital yang diemban MPR. Misalnya, menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD.

Pasal 8 ayat 2 menyatakan dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya 60 hari MPR bersidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan Presiden.

Pasal 8 ayat 3 menyebut, bahwa  dalam hal  terjadinya  kekosongan  presiden  dan  wakil  presiden secara
bersamaan, maka selambat-lambatnya dalam 30 hari MPR bersidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden yang diusulkan oleh partai politik…

…atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wapres-nya meraih suara yang terbanyak   pertama   dan   kedua   dalam   pemilu   sebelumnya.

Pasal 3 ayat 3, Pasal 7A dan Pasal 7B, MPR punya kewenangan mengubah dan menetapkan UUD sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 37 UUD 1945. Dengan argumentasi-argumentasi di atas, dapat dipahami bahwa MPR adalah lembaga yang berdiri sendiri   di   samping   DPR   dan   DPD.   Sebab   itu,   Indonesia   dikenal   menerapkan   sistem perwakilan   3   kamar   (trikameralisme).