NPWP

Fungsi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)


Fungsi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan tanda pengenal diri atau Identitas Wajib Pajak yang dicantumkan dalam setiap dokumen dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Manfaat NPWP

  • Pembuatan SIUP – Jika anda ingin mengajukan permohonan SIUP atau Surat Ijin Usaha Perdagangan, maka anda harus membawa NPWP sebagai salah satu syaratnya.
  • Administrasi Pajak Final – Jika anda hendak membayar Pajak Final, anda membutuhkan nomor NPWP.
  • Pembuatan Paspor – Jika anda ingin membuat paspor, NPWP berguna untuk memenuhi persyaratan pembuatannya.
  • Mengurus Restitusi pajak – Restitusi pajak adalah keadaan di mana anda sudah membayar pajak, namun ternyata jumlah pajak yang anda bayarkan lebih dari yang seharusnya.
  • Mengajukan pengurangan untuk pembayar pajak – Jika wajib pajak ingin mengajukan keberatannya terhadap jumlah pajak yang harus dibayarkan, maka NPWP sangat dibutuhkan sebagai syarat sekaligus untuk melihat jumlah pajak yang seharusnya dibayar.
  • Menyetor pajak penghasilan – untuk wajib pajak perorangan yang sudah memiliki NPWP akan dikenakan pemotongan yang lebih rendah.

Cara Pendaftaran NPWP

1. Orang Pribadi Non-Usahawan

Syarat:

  • Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau foto kopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.

2. Orang Pribadi Usahawan

Syarat:

  • Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.
  • Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

3. Badan Usaha / Instansi

Syarat:

  • Fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT.
  • Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif.
  • Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal kabupaten.[1]

Baca Juga – Fungsi Pajak


Referensi   [ + ]

1. https://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_pokok_wajib_pajak